Dampak Bencana Banjir Bandang di Wilayah Sumatera
Hampir dua pekan setelah wilayah Sumatera dilanda bencana banjir bandang, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dalam kondisi duka. Jumlah korban yang teridentifikasi terus meningkat. Hingga Minggu malam, 7 Desember 2025, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal sudah mencapai 921 orang. Sedangkan warga hilang yang masih dalam proses pencarian kini berjumlah 392 orang. Angka ini sangat mengkhawatirkan.
Selain korban jiwa, dampak dari banjir bandang juga menyebabkan kerugian besar. Ribuan rumah hanyut, desa hilang, kendaraan terseret, jembatan putus, serta jalan hancur akibat longsoran dan lumpur yang dibawa oleh air banjir. Selain itu, temuan kayu-kayu gelondongan di pantai, laut, dan sepanjang aliran banjir juga semakin memperparah situasi. Kayu-kayu tersebut terpotong presisi dan memiliki nomor, sehingga diklaim sebagai kayu potongan yang hanyut, bukan hasil pemotongan oleh pihak tertentu.
Statemen dari pejabat yang menyatakan demikian sangat melukai hati publik. Mereka merasa terluka karena di balik kayu gelondongan itu ada ratusan nyawa melayang dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Bagi warga yang selamat dari sapuan banjir bandang, kini mereka mengalami trauma berat. Terbukti ketika hujan kembali mengguyur daerah di Sumatera Barat, baik di Maninjau Kabupaten Agam atau kawasan Batu Busuak, Kota Padang, warga setempat cepat-cepat berlari mencari tempat aman. Khawatir air berwarna cokelat dari hulu sungai yang beserta hujan tiba kembali membawa petaka.
Ibu-ibu panik, yang mereka cari adalah anak-anaknya dipastikan ada dan ikut menyelamatkan diri bersama. Sementara itu, bapak-bapak pucat pasi sembari beristigfar. Antara pasrah atau tidak tahu lagi apa yang bisa diperbuat. Mereka sudah lelah bertahan, dengan tidak mendapat asupan gizi yang cukup selama lebih dari 10 hari. Lelah mencari sanak keluarga yang belum bertemu, lelah melihat rumahnya masih tertimbun lumpur, dan lelah mencari rumah yang sudah hanyut dibawa banjir. Jika mendapat makan, tentunya makanan dari bantuan yang diantarkan para relawan, pejabat, atau negara melalui petugasnya.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Isu Deforestasi
Di Jakarta, DPR sibuk mececar pejabat-pejabat terkait. Mereka menuding Pemerintah lalai karena memberikan izin pengelolaan lahan yang over, sehingga tutupan hutan di Sumatera berkurang drastis. Data dari Greenpeace menyatakan bahwa hutan alam di Sumatera saat ini sudah kurang dari 30 persen. Angka yang sangat miris. Hutan di Indonesia yang selama ini disebut-sebut sebagai “jantung dunia” kini kondisinya tidak lagi se hijau seperti data-data yang diperdengungkan.
Padahal semua orang sudah tahu bahwa hutan di Indonesia memiliki peran sangat vital. Mulai dari penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen yang merupakan paru-paru dunia. Kini kondisinya semua orang tahu. Ketika banjir bandang terjadi, air bah tidak hanya menyalir dengan warna cokelat belaka. Air bah atau air galodo (seperti disebut orang Minang) membawa kayu-kayu gelondongan.
Berkurangnya tutupan hutan di Indonesia, khususnya di Sumatera, terjadi bukan dalam waktu singkat. Tentu sudah bertahun-tahun. Apalagi data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia terus meningkat hingga 2024, meskipun diklaim pada 2025 mengalami penurunan 49.766 hektare (ha). Jika dilihat trennya, deforestasi itu tetap naik, dengan angka 119.092 (2020), 139.087 (2021), 119.449 (2022), 145.439 (2023), 216.216 (2024), 166.450 (2025). Angka 166.450 yang baru per September 2025 tetap lebih tinggi dibandingkan 2023 dan sebelumnya. Penurunannya hanya dibandingkan 2024. Artinya tren deforestasi terus meningkat.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) periode 2016 hingga 2025 menunjukkan bahwa seluas 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah terdeforestasi. Semua itu akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA, dan PLTM.
Raja Juli Antoni pun mengklaim selama menjadi menteri kehutanan tidak pernah menerbitkan penebangan hutan.
Tantangan dan Tuntutan Masyarakat
Semua mata kini mengarah kepada pemerintah dan perangkatnya. Mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH), dan Kementerian ESDM. Ketiga instansi itu memiliki tanggung jawab atas bencana tersebut. Namun, hampir semuanya menyatakan tidak mau disalahkan, tidak mau tangan mereka kotor. Bencana diklaim akibat cuaca ekstrem.
Dengan jumlah korban meninggal hampir seribu orang dan warga hilang yang masih dicari 392 orang, siapa yang bertanggung jawab? Jika pihak-pihak itu disebut mencuci tangan dan merasa tidak menjadi “dosa” mereka, lantas tangan siapa yang harus “kotor” dengan bencana ini. Langkah kita bersama seperti apa agar musibah serupa tidak terulang?
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
