Bandara Morowali: Kontroversi dan Bantahan dari Pihak Terkait
Bandara di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi perhatian publik setelah muncul isu bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan dan otoritas negara yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional dan keamanan ekonomi Indonesia.
Isu ‘Negara dalam Negara’
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa keberadaan bandara tanpa perangkat negara yang bertugas di dalamnya merupakan anomali dalam NKRI. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional. “Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah. Ini merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh pada stabilitas nasional,” ujar Sjafrie.
Ia menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban dan pengamanan terhadap kegiatan ilegal, termasuk di sektor pertambangan dan sawit. Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawasi kegiatan yang merugikan negara.
Bantahan dari Wakil Menteri Perhubungan
Menanggapi tuduhan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana membantah bahwa Bandara Morowali beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Suntana memastikan bahwa bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah menempatkan personel lintas instansi, termasuk Bea Cukai, kepolisian, dan Direktorat Jenderal Otoritas Bandara, untuk memperkuat pengawasan di bandara tersebut. “Mengenai Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari bea cukai, dari kepolisian, dari kemenhub sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana,” ujar mantan Kabaintelkam Polri tersebut.
Suntana menegaskan bahwa Bandara Morowali bukan bandara ilegal dan hanya melayani penerbangan domestik, bukan internasional. Dia kembali menjelaskan, sejak awal bandara tersebut memiliki izin resmi dan telah melalui mekanisme pengawasan pemerintah. “Itu domestik bukan internasional,” tegasnya.
Profil Wakil Menteri Perhubungan Suntana
Komjen Pol (Purn) Suntana dipercaya menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perhubungan di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Suntana menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri sejak 14 Juli 2023 hingga memasuki masa pensiunnya, 2 Juni 2024.
Suntana merupakan lulusan Akpol tahun 1988. Pria kelahiran Jakarta, 2 Juni 1966 ini malang melintang mengisi jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Pensiunan Jenderal bintang tiga ini menduduki posisi sebagai Kabaintelkam Polri sejak 24 Juni 2023.
Sebelum ditunjuk sebagai Kabaintelkam, Suntana menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Semasa dinasnya, Suntana juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat.
Peneliti Pertahanan Mengungkap Kekhawatiran
Edna Caroline Pattasina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies dan peneliti pertahanan negara, mengungkapkan kekhawatirannya terkait bandara ilegal yang beroperasi di kawasan industri Morowali seluas sekitar 4000 hektar. Ia menyatakan bahwa bandara tersebut tertutup dan tidak ada otoritas Indonesia yang mengawasi, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi.
“Saya baru tahu ternyata Morowali itu luas sekali, kurang lebih 4000 hektar luas kawasan industrinya, itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia, yang berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi, artinya tertutup. Infonya aparat keamanan saja tidak bisa masuk, yang jelas Bea Cukai dan Imigrasi tidak ada,” ungkap Edna.
Edna menambahkan bahwa hal ini sangat berbahaya karena bisa menjadi pangkalan bagi negara lain yang ingin menyusup tanpa diketahui, sehingga mengancam kedaulatan NKRI.
Perbedaan Bandara IMIP dan Bandara Morowali
Sebelumnya, beredar di media sosial narasi soal Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah diresmikan pengoperasiannya oleh Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Presiden RI. Namun, pemberitaan di situs Setkab.go.id yang dikutip Tribunnews.com, Kamis (26/11/2025), saat itu Jokowi sebagai presiden RI hanya meresmikan Bandara Morowali bukan Bandara IMIP yang memang berada di Morowali.
Bandara Morowali yang baru selesai dibangun pada tahun ini didirikan di atas lahan seluas 158 hektare dan dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter serta fasilitas terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Data dan fakta beda Bandara IMIP dengan Bandara Morowali seperti dikutip dari situs Ditjen Hubungan Udara Kemenhub RI.
A. Bandar Udara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
Kode ICAO : WAMP
Kode IATA : MWS
Kelas : Non Kelas
Pengelola : Swasta
* Kantor Otoritas : Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar
B. Bandar Udara Morowali
Status Operasi : Umum
Penggunaan : Domestik
Hierarki : P
Klasifikasi : 3C
* Pengelola : UPT Ditjen Hubud
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
