Anggota DPRD Alor Minta Pemerintah Antisipasi Pemotongan Anggaran Tahun 2026
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor dari Fraksi Nasdem, Joni Tulimau, SE, MM, meminta pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran tahun 2026 sebesar Rp140 miliar. Pemotongan anggaran ini dianggap sangat berdampak besar terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Joni Tulimau menegaskan bahwa jika tidak ada langkah antisipasi, maka kondisi keuangan daerah akan semakin memburuk. Ia juga menyampaikan bahwa pengalaman pada tahun 2025 dengan pemotongan anggaran sebesar Rp40 miliar telah membuat berbagai program pembangunan jalan terhambat. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Masalah kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp140 miliar ini, sebenarnya saya sudah sampaikan dari beberapa waktu lalu agar pemerintah dapat mengantisipasi, dapat kreatif karena akan mempengaruhi program pembangunan,” ujar Joni Tulimau usai sidang Paripurna DPRD Alor dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 dan tiga rancangan perda lainnya, pada Sabtu 15 November 2025.
Pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dengan dilakukannya pemotongan dana transfer sebesar 140 milyar lebih, tentu hal ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan pembangunan daerah. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, kebutuhan akan air bersih, pertanian, peternakan, perikanan dan perumahan sulit terpenuhi.
Kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2026 ini lebih parah dibandingkan TA 2025. TA 2025 pemotongan Rp 40 milyar lebih. Tahun 2026 pemotongan 140 milyar lebih. Memang sungguh ngeri, jika tidak diantisipasi maka kegiatan pembangunan akan lumpuh.
Upaya Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
Terkait dengan hal tersebut, Joni Tulimau menegaskan bahwa mau tidak mau pemerintah daerah harus optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai bahwa evaluasi manajemen kerja perlu dilakukan agar lebih baik, merencanakan dan menjalankan fungsi kontrol serta koordinasi yang baik sehingga target penerimaan PAD dapat terealisasi bahkan bisa meningkat pada TA. 2026 ini.
Menurut Tulimau, semua Organisasi Perangkat Daerah pengampu atau penghasil PAD harus kreatif mencari sumber-sumber penerimaan yang baru. Pada posisi ini, kata Tulimau, semua perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tulus atasi persoalan keuangan daerah saat ini.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan
Mengingat Daerah kita semakin sulit dengan adanya pemotongan anggaran ini, karena itu sebagai wakil rakyat saya minta kita semua dapat mendukung dengan menjaga keamanan dan ketertiban agar bupati-wakil bupati dan semua Organisasi Perangkat Daerah, fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan baik.
