Profil Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja
Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja adalah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Ia memiliki pangkat Mayor Jenderal atau Bintang Dua. Ia lahir pada 6 Februari 1968 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dari satuan Infanteri Raider. Selain itu, ia menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Chartered Management Institute, Inggris, pada 2007.
Karier militernya berkembang pesat dari pangkat Letnan Dua hingga Mayor Jenderal pada tahun 2023. Aktivitasnya terkenal di bidang intelijen, komunikasi sosial, dan pembinaan teritorial dengan pengalaman luas termasuk misi internasional seperti Komandan Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon. Ia juga mengikuti berbagai kursus prestisius seperti Combined Defence Intelligence Research Course di Australia dan Command and Staff Operations Law Course di Inggris.
Saat ini, Achmad Adipati menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan penugasan khusus di Otorita Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2023. Jabatan ini menuntut kemampuan diplomasi tinggi dan keterlibahannya di berbagai kegiatan strategis nasional. Karier militer yang dimiliki oleh Achmad Adipati dicatat sebagai sosok yang tegas dan berpengalaman dalam bidang militernya, berkontribusi kuat dalam intelijen dan komunikasi sosial TNI AD serta pembinaan wilayah teritorial.
Peran Staf Khusus KASAD
Stafsus KSAD adalah pejabat atau perwira yang secara khusus ditunjuk untuk membantu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya. Mereka memiliki peran sebagai pendukung strategis yang memberikan konsultasi, masukan, serta pelaksanaan tugas-tugas khusus yang diperintahkan langsung oleh KSAD. Secara umum, Staf Khusus KSAD bukanlah bagian dari organisasi tetap seperti Staf Ahli atau Staf Umum, melainkan posisi yang bersifat fleksibel dan dapat diisi berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan KSAD.
Mereka membantu mengurus berbagai program strategis, koordinasi lintas satuan atau institusi, dan pelaksanaan tugas khusus yang bersifat rahasia atau sensitif. Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja memegang jabatan Staf Khusus KSAD sejak Oktober 2023. Jabatan ini membutuhkan kemampuan diplomasi tinggi dan keterlibatan di berbagai kegiatan strategis nasional.
Pendidikan dan Penghargaan
Pendidikan formal Achmad Adipati mencakup lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990. Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di Chartered Management Institute, Inggris, pada 2007. Ia juga mengikuti berbagai kursus militer penting, seperti Combined Defence Intelligence Research Course di Australia dan Command and Staff Operations Law Course di Inggris.
Selama masa karier militer, ia telah menempuh berbagai posisi penting, termasuk perwira staf di berbagai satuan tempur TNI AD, Komandan Distrik Militer (Dandim) di wilayah operasi strategis, Asisten Komunikasi Sosial KSAD, Kepala Bagian di bidang intelijen dan pembinaan teritorial, serta Staf Ahli Tingkat III KSAD bidang Komunikasi Sosial.
Ia juga menerima berbagai penghargaan dan pengakuan baik di dalam maupun luar negeri, terutama dalam misi perdamaian internasional. Kiprahnya di bidang intelijen dan komunikasi sosial TNI AD sangat dihargai oleh instansi terkait.
Keterlibatan dalam Sengketa Lahan
Nama Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja muncul dalam perkara sengketa lahan antara mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk atau PT GMTD. Achmad Adipati muncul di lokasi sengketa lahan, sehingga membuat kuasa hukum PT Hadji Kalla, H Hasman Usman mempertanyakan kapasitas sang jenderal di lokasi tersebut.
Lokasi pembacaan eksekusi lahan itu disebut tepat di dekat lahan bersertifikat hak guna bangunan (HGB) milik PT Hadji Kalla, Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin (3/11/2025). Hasman Usman menyatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan beliau pada saat pelaksanaan eksekusi. Menurutnya, seharusnya ada surat kuasa jika ada hubungan hukum.
Selain itu, keberadaan Achmad Adipati di lokasi juga tidak ada sangkut pautnya dengan TNI. Pasalnya, perkara lahan itu bukan menyangkut masalah pertahanan, melainkan persoalan pribadi. Hasman menilai bahwa tidak perlu harus turun pejabat TNI membackup salah satu pihak di dalam persoalan ini.
