Perusahaan Ormat Technologies dan Kritik terhadap Proyek Geotermal di Indonesia
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, telah mengungkapkan informasi penting mengenai status perusahaan Ormat Technologies yang terlibat dalam beberapa proyek geotermal di Indonesia. Menurutnya, meskipun Ormat terdaftar di bursa saham Amerika Serikat, perusahaan ini tetap merupakan perusahaan asal Israel.
Bhima menegaskan bahwa status perusahaan tidak berubah hanya karena telah melantai di New York Stock Exchange sejak 2004. Ia menyampaikan hal ini dalam diskusi BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi) bertajuk “Ketika Solidaritas Diuji: Board of Peace, Investasi Global, dan Konsistensi Sikap Indonesia terhadap Palestina”, secara daring pada Minggu (29/3/2026) malam.
“Ormat Teknologi ini adalah perusahaan dari Israel yang coba dipelintir seolah-olah bukan perusahaan dari Israel. Padahal dia berdiri tahun 1965 di Yavne dan tercatat di Bursa Efek Tel Aviv,” ungkap Bhima.
Ia juga menjelaskan bahwa jika Telkom Indonesia sahamnya tercatat di New York, apakah dia bukan lagi BUMN milik Indonesia? Tentu tidak. Jadi Ormat tetap perusahaan Israel.
Geotermal Dinilai Keliru Diposisikan
Dalam kesempatan itu, Bhima juga mengkritik kuat narasi yang menyebut energi panas bumi sebagai energi terbarukan dan bersih. Ia menilai bahwa panas bumi dipersepsikan sebagai energi terbarukan, padahal geothermal ini rezimnya adalah rezim pertambangan. Dia menambang untuk mendapatkan panas.
Menurutnya, secara substansi, geotermal tetap merupakan energi ekstraktif. “Geotermal itu bukan opsi energi terbarukan, dia energi yang sifatnya masuk dalam rezim ekstraktif sebenarnya,” ujarnya.
Bhima bahkan menyebut arah pengembangan teknologi energi tersebut keliru. “Jadi teknologinya saja salah yang dikembangkan,” ucapnya.
Ekspor Israel Naik
CELIOS juga menemukan adanya paradoks antara gerakan boikot produk Israel (BDS) dengan realitas perdagangan Indonesia. Ia mencatat, pada 2024 ekspor Israel ke Indonesia justru meningkat.
“Saya punya beberapa temuan, makin besar gerakan BDS, makin besar boikot terhadap produk-produk Israel di Indonesia, tapi semakin besar juga potensi ekspor atau kenaikan volume ekspor dari Israel ke Indonesia,” ungkap Bhima.
“Tahunannya 2024 itu terakhir naik 10,4 persen,” imbuhnya.
Penolakan Masyarakat dan Celah Advokasi
Bhima menyebut penolakan terhadap proyek Ormat juga terjadi di berbagai daerah, termasuk oleh masyarakat adat di Halmahera Barat. “Pada Oktober 2025, masyarakat adat di Wayoli melakukan penolakan resmi dengan alasan konsultasi yang dilakukan tidak inklusif,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme Free Prior and Informed Consent (FPIC) seharusnya menjadi syarat dalam setiap investasi. “Setiap investasi harus punya consent dari masyarakat, tapi ini tidak terpenuhi,” ujarnya.
Desak Evaluasi hingga Pembatalan Investasi
CELIOS mendorong berbagai langkah advokasi, termasuk tekanan kepada investor global melalui mekanisme shareholder activism. Selain itu, Bhima juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas.
“Karena Ormat tercatat di New York Stock Exchange, investor bisa mengajukan resolusi karena ada risiko reputasi dan geopolitik,” ujar Bhima.
“Yang paling dekat di Indonesia adalah segera membatalkan investasi PT Ormat ini,” ucapnya.
Bhima menambahkan, proyek Ormat tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Maluku, hingga Jawa Barat, dengan sejumlah di antaranya masih dalam tahap eksplorasi.
“Selama masih tahap eksplorasi, ini momentum untuk melakukan kampanye besar-besaran menolak keberadaan geotermal PT Ormat,” ujarnya.
“Interseksinya adalah antara advokasi pro-Palestina, gerakan lingkungan, dan kebijakan ekonomi. Kalau ini disatukan, gerakannya akan menjadi besar,” pungkasnya.
Tentang Gerakan BDS
Gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi) adalah kampanye global nirkekerasan yang dimulai tahun 2005 oleh aktivis Palestina untuk menekan Israel melalui boikot produk, penarikan investasi, dan pemberian sanksi. Gerakan ini bertujuan mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menekan Israel agar mematuhi hukum internasional.
