Kondisi Pasar Domestik yang Tidak Sehat Menjadi Penghambat Pertumbuhan UMKM
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa masalah utama dalam pertumbuhan sektor UMKM saat ini bukan lagi terkait akses pembiayaan, melainkan kondisi pasar domestik yang dinilai tidak sehat. Ia menekankan bahwa meskipun dukungan terhadap UMKM telah meningkat dalam dua dekade terakhir, termasuk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, dan fasilitas produksi, laju pertumbuhan sektor ini masih stagnan.
“Problem hari ini bukan pada akses produksi atau pembiayaan. Itu sudah meningkat dan didukung pemerintah, perbankan, kampus, serta swasta, tapi kenapa pertumbuhan UMKM masih landai? Karena masalahnya ada di pasar,” ujar Maman dalam Diskusi Media (DM FWUMKM) dengan tema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
Akses Pasar yang Terdisrupsi oleh Produk Impor
Menurut Maman, salah satu penyebab utama kestagnanan pertumbuhan UMKM adalah ketidakseimbangan dalam akses pasar akibat maraknya produk impor. Ia mengungkapkan bahwa pasar Indonesia dinilai “becek, kotor, dan jorok” karena banyaknya barang impor yang membanjiri pasar. Hal ini membuat upaya peningkatan kapasitas UMKM yang dilakukan pemerintah menjadi kurang optimal.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman.
Perlunya Kebijakan Terpadu Lintas Sektor
Ia menilai bahwa banjirnya produk impor merupakan persoalan fundamental yang menghambat UMKM untuk naik kelas. Untuk itu, Maman mendorong adanya kebijakan terpadu lintas kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, agar dapat melakukan sterilisasi pasar domestik dan memberikan ruang bagi produk lokal.
Di sisi lain, ia juga menyentil tingginya biaya layanan platform digital yang menjadi kanal utama pemasaran UMKM. Mahalnya charging fee bagi UMKM saat menjual produk online membuat daya saing mereka semakin kecil.
“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” katanya.
Realisasi KUR 2025 Capai Rp270 Triliun
Maman memaparkan bahwa sejak KUR digulirkan pada 2007, total kredit perbankan telah mencapai Rp8.149 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM sebesar Rp1.580 triliun atau 19,4 persen, sedangkan kredit non-UMKM mencapai Rp6.569 triliun atau 80,6 persen.
“Khusus pada 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat Rp270 triliun kepada 4,58 juta debitur. Rinciannya, sebanyak 2,75 juta merupakan debitur baru dan 1,54 juta debitur telah naik kelas atau graduasi,” tegasnya.
Meski penyaluran kredit terus meningkat, Maman menilai persoalan mendasar justru berada di sisi permintaan. Ia menyebut pasar domestik “kotor” akibat membanjirnya barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
Fenomena Under Invoicing yang Memperparah Kondisi
Fenomena under invoicing juga disebut memperparah kondisi tersebut. Praktik ini terjadi ketika nilai ekspor dari negara mitra tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan data impor Indonesia.
“Misalnya impor kita tercatat 100, tetapi dari China nilai ekspornya 900. Artinya, ada 800 yang tidak tercatat dan membanjiri pasar domestik,” ujarnya.
Maman menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi telah menjadi problem sosial dan struktural. Produk UMKM yang seharusnya menjadi penopang ekonomi rakyat justru tertekan oleh derasnya arus barang impor.
“Kita seperti masuk lingkaran setan, saling menyalahkan kementerian atau program KUR. Padahal kuncinya ada pada pasar domestik yang harus dibenahi dan disterilkan,” tegasnya.
Ketimpangan dalam Penyaluran Kredit
Maman juga menyoroti ketimpangan besar antara kredit untuk sektor UMKM dan non-UMKM di luar KUR. Total kredit perbankan nasional mencapai Rp8.149 triliun, namun Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen justru malah mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Ia mencatat bahwa kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional baru 19,4 persen, jauh dari target 25 persen.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” pungkasnya.
