Enrekangpost.com – Pemerintah baru Suriah telah mengambil keputusan yang signifikan untuk masa transisi tiga bulan, yaitu membekukan konstitusi dan parlemen. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat pemerintah kepada AFP. Menurut juru bicara Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) Obaida Arnaout, komite hukum dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk meninjau konstitusi dan mengusulkan amandemen.
Pasukan oposisi Suriah yang baru saja merebut kekuasaan pada hari Minggu telah menunjuk Mohammad Al-Bashir sebagai pemimpin pemerintahan transisi hingga 1 Maret 2025. Al-Bashir sebelumnya telah memimpin Pemerintahan Keselamatan di kubu pemberontak Idlib, di barat laut Suriah.
Di sisi lain, Mufti Libya, Sheikh Al-Sadeq Al-Gharyani, memberikan peringatan kepada rakyat Suriah agar tidak menerima dukungan finansial dari aktor internasional, terutama dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Dia meminta mereka untuk mengingat apa yang telah terjadi di Mesir dan Libya dan belajar dari pengalaman revolusi sebelumnya di negara-negara tersebut.
Menurut Al-Ghariani, warga Suriah harus waspada terhadap upaya-upaya dari pihak-pihak yang berkuasa saat ini, yang didukung oleh UEA dan Arab Saudi, untuk melemahkan pemerintahan terpilih di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia serta memperburuk konflik seperti yang terjadi di Sudan.
Dia juga menyoroti peran Israel dan sekutunya sebagai penghambat bagi revolusi ini, dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Libya dan Mesir bukanlah transisi demokrasi yang sejati, melainkan kudeta. Mufti ini mendesak warga Suriah untuk tetap bersatu dan tidak terbelah oleh retorika yang dikemas sebagai seruan untuk demokrasi.
