BPKPAD Bantul Tanggapi Usulan Tarif Wisata Rp5 Ribu per Destinasi

Pendapat BPKPAD Bantul Mengenai Usulan Tarif Wisata Rp5 Ribu Per Pantai

Badan Pengelola Keuangan Pendapan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul memberikan tanggapan terkait usulan dari pengelola wisata Pantai Selatan (Pansela) mengenai penerapan tarif wisata sebesar Rp5 ribu per destinasi pantai, bukan tarif terusan sebesar Rp15 ribu untuk seluruh destinasi. Usulan ini dianggap sebagai langkah yang perlu diuji coba dan dievaluasi agar bisa mencapai skema optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan uji coba terhadap usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun strategi yang diajukan oleh Pak Bupati dinilai strategis, namun diperlukan trial atau uji coba agar dapat mengetahui kekurangan dan kemudian dilakukan evaluasi agar hasilnya lebih maksimal.

Strategi Optimalisasi PAD di Tengah Kondisi Keuangan yang Menurun

Pemkab Bantul sedang berupaya keras untuk mengoptimalkan PAD di tengah penurunan transfer dari pusat. Untuk mencapai hal tersebut, Pemkab menerapkan beberapa strategi seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta digitalisasi pembayaran retribusi.

Istriul Widilastuti menegaskan bahwa strategi-strategi ini tidak hanya dilakukan di sektor pajak, tetapi juga di bidang retribusi. Pihaknya membangun sinergi dengan berbagai OPD yang berkontribusi pada PAD, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, rumah sakit, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesamaan persepsi dan kerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan PAD.

Selain itu, pihaknya juga mendorong transaksi pajak dan retribusi secara digital. Teknologi seperti virtual account, QRIS, mobile banking, dan sebagainya digunakan untuk mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi.

Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD

Pariwisata, khususnya di wilayah Pantai Selatan, memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Realisasi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar Rp24 hingga Rp26 miliar. Angka ini sangat penting bagi Pemkab Bantul karena diperlukan dukungan pendapatan dari berbagai sumber.

Istriul Widilastuti menekankan bahwa saat ini semua sumber pendapatan harus dimaksimalkan. Hal ini menjadi alasan utama mengapa BPKPAD Bantul bersedia melakukan uji coba terhadap usulan tarif wisata Rp5 ribu per destinasi pantai.

Mencari Solusi Terbaik untuk Semua Pihak

Meskipun usulan tersebut dianggap memiliki potensi positif, pihaknya tetap ingin memastikan bahwa solusi yang diberikan tidak merugikan pelaku wisata, birokrat, maupun masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa setiap kebijakan publik pasti memiliki konsekuensi, dan tidak semua pihak akan menerima kebijakan tersebut secara sepenuhnya.

“Ada yang bisa menerima, ada yang setengah menerima, dan ada yang tidak bisa menerima. Itu konsekuensi dari suatu kebijakan publik,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa semua kebijakan yang diambil harus tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya masalah baru yang muncul akibat kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

Usulan Pengelola Wisata Pansela

Sebelumnya, puluhan pengelola wisata Pansela Bantul, khususnya di bagian barat, telah menyampaikan usulan mereka kepada Bupati Bantul melalui diskusi di lobby kantor Bupati pada Selasa (3/2/2026). Mereka mengusulkan penerapan tarif wisata sebesar Rp5 ribu per destinasi pantai, bukan tarif terusan sebesar Rp15 ribu untuk seluruh destinasi.

Bayu Sujaka, Koordinator Pokdarwis Pantai Goa Cemara, menyampaikan bahwa usulan ini dibuat karena mereka menilai bahwa Pansela Bantul bagian barat belum memiliki jalan tembusan ke pantai. Artinya, wisatawan yang masuk ke pintu TPR langsung masuk ke destinasi masing-masing.

“Dengan adanya TPR di setiap pantai, kita bisa menerapkan tarif Rp5 ribu per TPR agar kunjungan wisatawan meningkat,” jelasnya.