JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan penurunan surplus negara perdagangan menyusul tren moderasi harga komoditas dan berkecamuknya perang di Timur Tengah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 menyusut ke US$954,3 juta seiring dengan penurunan ekspor dan impor. Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$22,1 miliar atau naik 3,39% (yoy) dibandingkan Januari 2025 yakni US$21,4 miliar. Namun, jika dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor anjlok 15,9% (mtm) dibandingkan Desember 2025 US$26,5 miliar.
Penurunan ini akhirnya terefleksikan pada torehan surplus neraca dagang Januari 2026 sebesar US$954,3 juta, atau terendah sejak Maret 2025 yakni US$158,8 juta. Namun, apabila dibandingkan dengan periode Januari dalam beberapa tahun terakhir, surplus level awal tahun ini merupakan yang terendah sejak Januari 2020.
“Jika dibandingkan Januari tahun-tahun sebelumnya, surplus Januari 2026 ini terendah sejak Januari 2021 dibandingkan Januari sebelumnya. Pada Januari 2020, Indonesia mengalami defisit US$632,3 juta,” kata Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono pada konferensi pers, Senin (3/3/2026).
Ekspor Januari 2026 itu meliputi migas senilai US$0,89 miliar atau turun 15,62% (yoy), sedangkan nonmigas US$21,26 miliar atau naik 4,38% (yoy). Di sisi lain, impor Januari 2026 sebesar US$21,2 miliar atau meningkat 18,21% (yoy) apabila dibandingkan dengan Januari 2025 US$17,9 miliar. Secara bulanan, impor Januari tahun ini turun yakni 11% (mtm) dari Desember 2025.
Impor awal tahun ini meliputi migas senilai US$3,16 miliar dan nonmigas senilai US$18 miliar. Penurunan ekspor yang lebih dalam dibandingkan impor memicu penyusutan surplus yang sudah berlangsung 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 itu.
“Surplus menipis karena penurunan ekspor pada Januari 2026. Penurunan tersebut lebih dalam jika dibandingkan penurunan impornya, baik komoditas migas maupun nonmigas sama-sama mengalami penurunan ekspor dan impor,” terang Ateng.
Fase Normalisasi
Center of Reform on Economics (CORE) menilai penyusutan surplus yang alamiah itu menunjukkan eksternal Indonesia sedang memasuki fase normalisasi setelah sebelumnya ditopang oleh commodity boom. Di tengah moderasi harga komoditas dan melambatnya permintaan eksternal yang memicu pelemahan nilai ekspor, kegiatan industri domestik semakin pulih terlihat dari impor.
Ke depan, surplus neraca dagang Indonesia diperkirakan masih bertahan namun dengan tren menyempit. Apalagi, struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas primer membuat kinerjanya sangat bergantung pada siklus harga global.
“Tanpa kenaikan harga komoditas yang signifikan, sulit mengharapkan surplus kembali ke level tinggi seperti periode sebelumnya,” terang Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).
Meski demikian, dia menilai pengembangan industri hilirisasi, khususnya di sektor logam dan manufaktur berbasis sumber daya alam, dapat menjadi bantalan penting untuk menjaga neraca perdagangan tetap positif.
“Risiko defisit tetap terbuka, terutama jika permintaan global melemah lebih dalam atau impor meningkat lebih cepat seiring pemulihan ekonomi domestik,” tuturnya.
Harapan Perjanjian Dagang
Menurut Yusuf, perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekspor Indonesia, khususnya produk manufaktur bernilai tambah.
Akses pasar yang lebih luas dan penurunan hambatan tarif dinilai dapat mendorong diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Namun, manfaat itu tidak akan terjadi secara instan. Standar lingkungan, keberlanjutan, dan persyaratan teknis yang semakin ketat justru dapat menjadi tantangan baru bagi industri domestik.
“Jika tidak diantisipasi dengan peningkatan daya saing dan kesiapan industri, perjanjian perdagangan bebas juga berpotensi meningkatkan tekanan dari produk impor,” lanjut Yusuf.
Hal serupa disampaikan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS). Namun, CSIC lebih menyoroti soal perjanjian dagang Indonesia dengan kedua negara besar seperti AS dan Uni Eropa.
Untuk diketahui, AS merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia. Pada Januari 2026 lalu, ekspor ke AS senilai US$2,5 miliar atau 11,82% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. AS hanya dikalahkan oleh China yang merupakan negara eksportir utama Indonesia dengan nilai ekspor US$5,2 miliar untuk awal tahun ini saja.
Indonesia pun telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS, atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Masalahnya, perjanjian dagang yang sudah ditandatangani masing-masing kepala negara itu dinilai timpang oleh banyak kalangan.
Peneliti CSIS Deni Friawan menilai ART itu tidak seperti perjanjian dagang biasanya, seperti contoh Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA), di mana kedua negara saling menguntungkan. Perjanjian dagang Indonesia dengan AS justru lebih asimetris.
“Di mana Indonesia memberikan banyak hal tetapi menerima sedikit,” ujar Deni kepada Bisnis.
