HDCU Satu Tahun: Kemiskinan Sumsel Turun ke Digit Tunggal

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel di Bawah Kepemimpinan HDCU

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang, Pemerintah Provinsi Sumsel mencatatkan berbagai capaian positif dalam satu tahun terakhir. Berbagai indikator makro ekonomi dan sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk penurunan angka kemiskinan hingga menyentuh satu digit.

Penurunan Angka Kemiskinan

Salah satu pencapaian utama adalah keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga mencapai 9,85 persen. Hal ini menjadi angka terendah sejak beberapa tahun terakhir. Dody Eko Prasetyo, Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, menjelaskan bahwa angka kemiskinan ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10,97 persen.

Selain itu, jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan juga meningkat dari lima menjadi delapan, sehingga pengukuran semakin akurat dan komprehensif.

Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun 2025 mencapai 5,35 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,11 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumsel tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, PDRB per kapita mencapai Rp 81,50 juta, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 80,77 juta hingga Rp 80,89 juta. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai Rp 75,13 juta.

Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Gini, yang menggambarkan ketimpangan ekonomi, mencapai 0,298. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Sumsel semakin merata. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) atau indeks modal manusia mencapai 0,52, dengan skor IPM sebesar 74,76. Ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan IKLH

Terdapat penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif dan tahunan, meskipun data lengkap masih dalam proses pengumpulan. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah mencapai 75,15, jauh melampaui target 68,19. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat mitigasi perubahan iklim.

Stabilitas Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan

Stabilitas sosial di Sumsel tetap terjaga, dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencapai 82,71 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 79,88. Di sisi lain, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai predikat BB (78,1), serta berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah.

Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Kemantapan jalan provinsi terjaga di level 91,71 persen. Sementara itu, Sumsel sebagai lumbung pangan memiliki Indeks Ketahanan Pangan sebesar 79,31, melampaui target 77,52 persen. Rasio elektrifikasi juga hampir sempurna, yaitu 99,99 persen.

Tantangan Fiskal dan Strategi Pengelolaan Keuangan

Meski ada banyak capaian, kondisi keuangan daerah diperkirakan menghadapi tekanan hingga akhir 2026. APBD diproyeksikan mengalami defisit, sehingga pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas program.

DPRD sedang membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu fokusnya adalah peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB). Dari sekitar 4 juta kendaraan terdaftar, baru sekitar 1 juta yang membayar pajak. Target kepatuhan ditingkatkan dari 25 persen menjadi 50 persen.

Selain PKB, optimalisasi juga akan dilakukan melalui retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya. Opsi pinjam ke bank daerah juga sedang dipertimbangkan, namun direncanakan tidak dilakukan pada 2026, melainkan pada 2027.

Kesimpulan

Satu tahun kepemimpinan HDCU dinilai menunjukkan kinerja yang solid, meski tantangan fiskal tetap menjadi perhatian utama ke depan. Dengan berbagai capaian yang telah diraih, Sumsel terus berkomitmen untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.