Abu Sibreh, Ulama Aceh yang Menggeluti Agama Tanpa Latar Pesantren

Perjalanan Menuju Kepemimpinan dan Pendidikan

Tgk H Faisal Ali (Abu Sibreh), lahir 7 Januari 1968 di Desa Janguet, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, menempuh jalan keulamaan tanpa latar keluarga pesantren dan memilih keluar dari SMU demi belajar di MUDI Samalanga. Ia mendirikan Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah sejak 2000 dari satu balai sederhana hingga berkembang menjadi lima lembaga pendidikan di bawah Yayasan Mahyal Ulum.

Selain memimpin pesantren, ia dipercaya menjabat Ketua MPU Aceh dan Ketua DPW NU Aceh.

Lahir dari Sebuah Desa Sederhana

Di sebuah desa sederhana bernama Janguet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya—wilayah yang dahulu lebih dikenal sebagai Lamno—pada 7 Januari 1968, lahir seorang anak yang kelak dikenal luas sebagai ulama rujukan di Aceh. Ia adalah Tgk H Faisal Ali, yang kini akrab disapa Abu Sibreh.

Gelar “Tgk” atau “Teungku” di Aceh lazim digunakan untuk menyebut tokoh agama atau guru dayah (pesantren tradisional Aceh). Namun perjalanan Abu Sibreh menuju posisi tersebut bukanlah warisan keluarga ulama. Ia tidak lahir dari garis keturunan pesantren atau keluarga besar teungku. Ia sendiri menegaskan latar belakang keluarganya yang sederhana.

“Dari urutan dua ke atas yang sekarang ini, yaitu ayah dan kakek kami dalam keluarga itu tidak ada yang memang mendalami tentang ilmu agama secara khusus. Jadi kami (saya) yang mendalami itu sendiri,” tuturnya saat ditemui di pesantren yang diasuhnya, Rabu (4/2/2026).

Pernyataan itu menggambarkan bahwa jalan keulamaan yang ditempuhnya adalah pilihan sadar, bukan sekadar kelanjutan tradisi keluarga. Di kampung sederhana itulah ia tumbuh, jauh dari bayang-bayang nama besar ulama atau jaringan pesantren ternama.

Benih Cinta Dayah Sejak Kecil

Meski bukan berasal dari keluarga pesantren, kecintaannya terhadap dunia dayah tumbuh secara alami. Rumahnya berdekatan dengan Pesantren Budi Lamno. Sejak kecil, ia kerap bermain di sekitar lingkungan pesantren dan menyaksikan kehidupan para santri yang menuntut ilmu agama dengan disiplin dan kesederhanaan.

Dalam tradisi Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang menjadi pusat pembelajaran kitab kuning—yakni kitab klasik berbahasa Arab yang membahas fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Lingkungan itu perlahan membentuk kesadaran dan tekad dalam dirinya untuk menempuh jalan serupa.

Titik balik penting terjadi pada 1985. Setelah sempat bersekolah di SMU selama kurang lebih enam bulan, ia mengambil keputusan besar yang tidak lazim bagi remaja seusianya. Ia memilih keluar dari sekolah umum dan memutuskan untuk mendalami ilmu agama secara penuh. Langkah itu membawanya ke LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga di Kabupaten Bireuen. Lembaga ini dikenal sebagai salah satu dayah besar dan berpengaruh di Aceh.

Di sana, ia menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga akhirnya dipercaya menjadi pengajar. Total pengabdiannya di Samalanga berlangsung hampir 15 tahun. Masa yang panjang itu tidak hanya membentuk kapasitas keilmuannya, tetapi juga karakter kepemimpinan dan kedewasaan sosialnya.

Tempaan Organisasi dan Kepemimpinan

Selama di Samalanga, Abu Sibreh tidak hanya fokus belajar. Ia aktif dalam berbagai organisasi santri, yang dalam konteks dayah berfungsi sebagai wadah pembinaan kepemimpinan dan solidaritas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Santri Kecamatan Lamno Jaya periode 1991–1993. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Ketua Ikatan Santri MUDI Mesra Aceh Barat Selatan pada 1992–1998.

Ia juga memimpin Koperasi Al-Barkah Samalanga pada 1994–1998, sebuah unit usaha yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi santri. Pengalaman organisasi itu menjadi bekal penting dalam perjalanan berikutnya. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Umum Pesantren MUDI Mesra Samalanga, Wakil Sekretaris Rabithah Alumni MUDI Mesra—rabithah berarti jaringan atau ikatan alumni—serta Ketua Nadhiriyah Rabithah Thaliban pada 1999–2000.

Tak hanya itu, ia juga dipercaya menjadi Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) periode 2007–2014. HUDA merupakan organisasi yang menghimpun para ulama dayah di Aceh dalam satu wadah komunikasi dan koordinasi. Semua peran itu memperlihatkan bahwa jalan keulamaannya berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas manajerial dan sosial.

Lahirnya Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah

Tahun 1999 menjadi babak baru dalam hidupnya. Keluarganya membebaskan sebidang tanah untuk diwakafkan. Wakaf adalah bentuk penyerahan harta untuk kepentingan umum atau keagamaan yang tidak boleh diperjualbelikan. Tanah itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren yang kini dipimpinnya.

Pada 2000, proses belajar-mengajar dimulai dengan hanya sekitar tujuh santri. Fasilitasnya sangat terbatas. “Jadi fasilitas yang pertama yang ada itu hanya satu balai (tempat mengaji). Di situ tempat belajar, di situ tempat sholat, di situ juga tempat tidur, juga sekaligus tempat masak,” kenangnya.

Satu balai sederhana menjadi pusat seluruh aktivitas: belajar, beribadah, beristirahat, hingga memasak. Ia hidup bersama para santri dalam keterbatasan selama lebih dari tiga tahun. Bahkan sebelum berkeluarga, ia memilih memprioritaskan penguatan pondasi pesantren.

Seiring waktu, lembaga itu berkembang menjadi Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah. Kini pesantren tersebut berada di bawah naungan Yayasan Mahyal Ulum Al-Aziziyah dan menaungi lima lembaga pendidikan. “Jadi ada sekitar lima lembaga sekarang ini di bawah Yayasan Mahyal Ulum Al-Aziziyah,” ujarnya.

Kelima lembaga itu meliputi Dayah Salafiyah (pendidikan agama tradisional), SMP Islam Terpadu, SMK Mahyal Ulum, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, serta unit pemberdayaan ekonomi seperti perkebunan dan peternakan. Model ini menunjukkan integrasi antara pendidikan agama, pendidikan formal, dan penguatan ekonomi pesantren.

Terlibat dalam Dinamika Sosial Aceh

Perjalanan Abu Sibreh juga bersinggungan dengan dinamika sosial-politik Aceh. Ia terlibat dalam momentum Referendum Aceh 1999—sebuah gerakan yang mengusung aspirasi penentuan nasib sendiri bagi Aceh pascareformasi. Ia juga berperan dalam pembentukan Rabithah Thaliban dan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). Namun, baginya, keterlibatan itu bukanlah ambisi politik. Ia menegaskan bahwa partisipasinya adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai ulama di tengah masyarakat.

Bahkan ketika beberapa kali ditawari terjun ke politik praktis, ia memilih tetap berada di jalur pendidikan dan dakwah. “Dalam bahasa Aceh itu ada kata-kata ‘ngui ban laku tuboh, pajoh ban laku atra’. Kita harus tahu diri dalam konteks tertentu,” tegasnya. Ungkapan Aceh tersebut mengandung makna agar seseorang memahami batas dan peran dirinya sesuai situasi.

Prinsip itu ia pegang dalam menjaga jarak dari politik praktis dan memastikan dakwah tidak terpecah oleh perbedaan kepentingan. Ia menolak menjadikan perbedaan politik sebagai dasar dakwah. Persatuan dan kemaslahatan umat menjadi landasan utama dalam setiap langkahnya.

Amanah Kepemimpinan di Tingkat Provinsi

Seiring waktu, kepercayaan publik terhadapnya semakin besar. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pembina Forum Komunikasi Ulama Aceh Besar. Ia juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh—lembaga resmi yang memberikan pertimbangan keagamaan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Aceh. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dan memiliki jaringan pesantren luas di seluruh nusantara.

Kepercayaan itu menunjukkan bahwa perjalanannya dari desa kecil di Aceh Jaya telah membawanya ke panggung kepemimpinan yang lebih luas.

Regenerasi dan Pesan untuk Generasi Muda

Dalam hal regenerasi, Abu Sibreh tidak memaksakan anak-anaknya untuk meneruskan pesantren. Ia memberi kebebasan memilih jalan hidup masing-masing. Namun ia tetap berharap ada generasi yang menjaga keberlangsungan lembaga yang telah dibangunnya. “Prinsipnya, lembaga pendidikan ini harus tetap jalan walaupun kita ini sudah tidak ada lagi di bumi ini,” ujarnya.

Bagi generasi muda, pesan yang selalu ia tekankan sederhana namun mendasar. “Ilmu dulu, uang itu akan mengikuti,” katanya. Pesan tersebut mencerminkan filosofi hidupnya: menempatkan ilmu sebagai fondasi utama. Dari keluarga biasa di Lamno hingga menjadi ulama rujukan Aceh, perjalanan Abu Sibreh membuktikan bahwa pengabdian tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh kesungguhan dan konsistensi dalam menuntut ilmu. Jalan panjang yang ia tempuh—dari satu balai sederhana hingga memimpin lembaga pendidikan dengan lima unit—menjadi cermin bahwa perubahan besar dapat lahir dari tekad yang tidak goyah. Dalam kesederhanaan, ia menapaki jalan keulamaan yang dibangun di atas pengabdian, pendidikan, dan persatuan umat.