Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat pada Tahun 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2025 sebesar 3,37%. Angka ini jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai 5,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.
Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin menjelaskan bahwa struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan signifikan. Namun, perekonomian Sumbar tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang sebesar 22,12%.
“Meskipun sektor pertanian menjadi penyumbang utama bagi perekonomian di Sumbar, kami juga mencatat adanya lapangan usaha jasa lainnya yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, yaitu sebesar 8,50%,” ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,09%. Namun, sektor yang dominan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,14%.
“Untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta konstruksi, terjadi kontraksi sebesar 0,01% dan 1,40%,” tambahnya.
Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan IV-2025
Nurul menjelaskan bahwa ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69% secara year-on-year dibandingkan triwulan IV-2024. Angka ini masih jauh dari capaian nasional yang mencapai 5,39%.
Ia menyebutkan bahwa lapangan usaha jasa Keuangan serta lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu sebesar 15,58% dan 11,96%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,66%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,63%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37%.
Pertumbuhan Ekonomi secara QTQ
Secara quarter-to-quarter (qtq), ekonomi Sumbar hingga triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39%. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu sebesar 18,98% dan 9,98%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 5,83%.
Sebaliknya, lapangan usaha Industri pengolahan dan informasi dan komunikasi terkontraksi sebesar 6,57% dan 4,14%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84%.
Lalu, untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 1,16%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 0,75%.
“Bencana alam yang terjadi pada triwulan VI-2025 memang turut memengaruhi perekonomian di Sumbar,” jelas Nurul.
Struktur Perekonomian Pulau Sumatra
Dari sisi spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,54%, diikuti Riau sebesar 22,88%, Sumatra Selatan sebesar 13,71%, Lampung sebesar 9,98%, Kepulauan Riau sebesar 7,27%, Jambi sebesar 6,66%, Sumatra Barat sebesar 6,71%, Aceh sebesar 4,90%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%.
Sementara itu, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kepulauan Riau dengan pertumbuhan sebesar 6,94%, diikuti oleh Sumatra Selatan sebesar 5,35%, Lampung sebesar 5,28%, Jambi sebesar 4,93%, Bengkulu sebesar 4,80%, Riau sebesar 4,79%, Sumatra Utara sebesar 4,53%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09%, Sumatra Barat sebesar 3,37%, dan Aceh sebesar 2,97%.
Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2026
Bank Indonesia melihat bahwa ekonomi Provinsi Sumbar memiliki peluang untuk tumbuh positif pada triwulan I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulfitri, serta didorong mulai pulihnya penanganan pasca-bencana.
Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menjelaskan bahwa momen Ramadan dan Idulfitri akan meningkatkan pergerakan ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.
“Namun, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian. Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam mencapai 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar.
Majid melihat bahwa jika persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Namun, jika pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.
“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.
Salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian adalah percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Di mana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
