"Mengabarkan Enrekang, Menginspirasi Negeri"

Ekonomi Jawa Barat Melambat di Triwulan III

Perlambatan Ekonomi di Jawa Barat dan Strategi untuk Pemulihan

Dalam jangka pendek, ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sektor konsumsi rumah tangga perlu didorong pada tahun 2026 agar meningkatkan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi terlihat dari pertumbuhan sepanjang triwulan III 2025 yang melambat sebesar 0,46% dibanding periode sebelumnya (q-to-q). Angka ini menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5,20% menjadi yang tertinggi sejak tahun 2022.

Secara q-to-q, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III 2025 dihadapkan pada masalah negatifnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yakni -2,04%. Padahal, berdasarkan struktur PDRB berdasarkan pengeluaran, sektor konsumsi rumah tangga mencapai 65,15%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, share PDRB Jabar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah 13,95%. Kontribusi terbesar datang dari sektor industri manufaktur Jabar sebesar 27,48%. Namun, ada tiga lapangan usaha yang paling tinggi penurunannya di Jabar secara q-to-q, yaitu administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan pertanian. Oleh karena itu, untuk mendorong perkembangan UMKM dan koperasi, perlu memperhatikan dorongan pada lapangan perdagangan, industri, makan-minum, dan pertanian.

Perkembangan UMKM-Kop

Sebagian besar UMKM dan koperasi bergerak di lapangan usaha tersebut. Di samping itu, diperlukan upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga agar permintaan meningkat akan komoditas yang dihasilkan oleh UMKM dan koperasi.

“Kita juga perlu mengembangkan model bisnis UMKM-Kop (integrasi dengan digital marketing) yang sesuai dengan daya dukung sektor pembiayaan serta sinerginya dengan usaha skala menengah dan besar. Termasuk aktivitas yang terkait dengan keikutsertaan UMKM-Kop dalam program/kegiatan pemerintah daerah,” ujar Acu.

Di lain hal, ia menyoroti pentingnya memperhatikan karakteristik penduduk untuk kebutuhan pembangunan ekonomi Jabar. Model bisnis UMKM-Kop perlu dikembangkan berdasarkan identifikasi karakteristik klasifikasi generasi, sebab 46,86% penduduk Jabar masuk klasifikasi generasi Gen Z dan milenial.

Strategi lainnya, pengembangan UMKM-Kop perlu melihat kondisi spasial demografi di setiap wilayah kabupaten/kota. Juga, perlu ada benchmark atau model UMKM-Kop yang berhasil dikelola anak-anak muda agar bisa ditularkan ke UMKM-Kop di berbagai wilayah.

“Bahkan, kampanye pengembangan UMKM-Kop harus masif melalui konten di media sosial dengan fokus literasi bisnis UMKM-Kop yang sukses dikelola anak muda untuk menarik minat mereka,” tuturnya.

Investasi dan Pengangguran

Keterlibatan anak muda usia produktif juga berdampak pada realisasi investasi yang selalu dikatakan paling besar se-Indonesia. Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jabar terbesar nasional sebesar 15,7% atau sekira Rp 77,1 triliun.

Hanya saja, besaran investasi yang masuk itu masih menantang untuk direalisasikan. Acu menerangkan, perlu skema khusus pembayaran buat anak-anak muda yang ingin mengembangkan investasi (dari usaha yang sudah berjalan).

Hanya saja, sebagian di antara usaha tersebut belum bankable tapi sudah bisa mengakses pendanaan perbankan dan non-perbankan dalam skema program pemerintah. “Mungkin bisa diinisiasi KUR Millenial dan Gen Z. Juga, agar realisasi investasi di Jabar bisa melibatkan UMKM-Kop sebagai pemasok dalam rantai produksi dan pemasaran usaha menengah dan besar,” katanya.

Termasuk di dalamnya upaya hilirisasi produk pertanian bagi usaha berbasis UMKM-Kop. Ini masih perlu didorong agar value added dan pengembangan skala usaha bisa sejalan.

Jika realisasi investasi sudah memperhatikan demografi penduduk, ia percaya bisa menjadi langkah untuk mengatasi tingkat pengangguran. Disebutkan Acu, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah penduduk bekerja di Jabar merefleksikan kompleksitas permasalahan Indonesia dalam memperbaikinya.

Menurut dia, struktur tenaga kerja di Jabar didominasi tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan. Disusul di sektor industri dan pertanian. “Oleh karena itu pengembangan UMKM-Kop harus bisa mengakomodasi konsentrasi tenaga kerja yang lebih dari 50% ada di ketiga lapangan usaha tersebut,” katanya.

Per Agustus 2025, 54,95% penduduk Jabar bekerja di sektor informal, sehingga pengembangan UMKM-Kop bisa disinergikan dengan usaha-usaha pada kelompok informal. Begitu pula dengan tingkat pengangguran tertinggi ada pada kelompok pendidikan lulusan SMK.

Alhasil, pengembangan UMKM-Kop perlu menyasar pengembangan organisasi usaha (kewirausahaan) pada kelompok lulusan SMK. Hal ini, akan menjadi gerakan untuk mengendalikan angka kemiskinan di Jabar.

Masalah Kemiskinan

Persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan utama. Jumlah penduduk miskin Jabar pada Maret 2025 sebanyak 3.654,74 juta jiwa yang berkontribusi 15,32% ke total nasional.

Kenaikan penduduk miskin terlihat di masyarakat perkotaan yang jumlahnya naik pada Maret 2025 sebanyak 2.846,48 juta jiwa dibanding pada September 2024 sebanyak 2.780,46 juta jiwa. Alhasil, kontribusi jumlah penduduk miskin perkotaan di Jabar sebesar 25,26% terhadap nasional, lebih tinggi dibanding September 2024 sebesar 25,17%.

Secara total, memang persentase penduduk miskin di Jabar lebih rendah terhadap nasional, yakni sebesar 7,02% lebih rendah dibanding nasional 8,47%. Namun dilihat dari persentase jumlah agregat penduduk miskin di Jabar dan nasional nilainya mencapai 15,32%. Oleh karena itu, pengembangan UMKM-Kop perlu menyasar kantong-kantong kemiskinan secara spasial. Dengan mengidentifikasi potensi lokal dan kemudahan kebijakan yang diberikan pemerintah. Lalu, perlu adanya UMKM-Kop berbasis distribusi dan produksi kebutuhan pokok di kantong-kantong kemiskinan.

“Tujuannya agar stabilitas harga di kantong-kantong kemiskinan bisa ditekan serendah mungkin. Ini karena perhitungan kemiskinan berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok (basic need approach),” ujar Acu.

Langkah selanjutnya, pelibatan UMKM-Kop dalam program-program pemerintah perlu ditingkatkan. Terutama untuk kawasan-kawasan konsentrasi penduduk miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Dian Sasmita

Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *