JAKARTA — Lembaga Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) memberikan kritik terhadap rencana pembangunan 100 gudang oleh Perum Bulog dengan anggaran sebesar Rp5 triliun. Rencana ini akan dimulai pada Januari 2026. Setiap gudang memiliki kapasitas antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung dari luas sawah di setiap daerah.
Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun 100 gudang tersebut terlalu mahal jika hanya dibangun tanpa dilengkapi mesin penggiling padi (rice milling unit/RMU). Menurutnya, rata-rata biaya per gudang sebesar Rp50 miliar tergolong tinggi, terlebih jika tidak dilengkapi dengan RMU.
“Angka Rp50 miliar [secara rata-rata] per gudang sebenarnya relatif tinggi ya, relatif mahal. Apalagi kalau tidak dilengkapi oleh rice mill,” ujar Bhima, Rabu (12/11/2025).
Bhima menilai bahwa keberadaan mesin penggiling padi tetap penting, bahkan di daerah yang tidak memiliki produksi beras. Hal ini karena daerah tersebut bisa menyerap gabah dari daerah lain. Dengan demikian, saat terjadi lonjakan kebutuhan, gabah dapat dikonversi menjadi beras.
“Itu kan jauh lebih murah, sehingga pada saat terjadi lonjakan kebutuhan, gabahnya bisa dikonversi menjadi beras,” tambahnya.
Menurut Bhima, dengan anggaran sebesar Rp5 triliun, Bulog seharusnya bisa membangun 130 gudang lengkap dengan mesin penggiling padi. Namun, hal ini juga tergantung dari kapasitas gudang yang dibangun.
Celios juga mengkritik pembangunan gudang yang hanya melibatkan BUMN Karya. Menurut mereka, pelaku usaha lokal atau sekitar daerah seharusnya turut serta dalam proyek ini agar dapat menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau dikerjakan oleh badan usaha milik desa misalnya, dikerjakan oleh pelaku usaha swasta, yang penting spesifikasinya tetap sesuai dengan kebutuhan Bulog,” jelas Bhima.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar Bulog segera membangun 100 gudang untuk menyimpan beras dan jagung. Rizal menjelaskan bahwa gudang-gudang tersebut akan diprioritaskan di kabupaten dan kota yang belum memiliki gudang, guna meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan biaya transportasi.
Selain itu, Bulog juga akan memprioritaskan pembangunan gudang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Nias Selatan dan Morotai. Alasan utamanya adalah karena kondisi alam di daerah tersebut membuat kapal sulit berlayar saat musim pasang air atau musim barat. Oleh karena itu, keberadaan gudang sangat penting.
“Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat, itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut. Sedangkan di sana belum ada gudang. Nah ini prioritasnya seperti itu,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Namun, tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (RMU) maupun dryer. Rizal menjelaskan bahwa untuk lokasi daerah yang bukan sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang. Sementara untuk daerah yang memiliki sentra produksi pangan, gudang akan dilengkapi dengan RMU, dryer, dan fasilitas lainnya.
Ke depan, Bulog akan melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi sentra produksi, infrastruktur, SDM, hingga teknologi. Nantinya, Bulog akan memprioritaskan BUMN Karya untuk membangun 100 gudang Bulog. Namun, hingga saat ini Bulog belum memutuskan siapa BUMN Karya yang akan membangun gudang tersebut.
Meski begitu, Bulog menargetkan 100 gudang tersebut akan rampung pada tahun ini. “Kita penginnya sih 100 [gudang] itu setahun jadi. Penginnya. Tapi kan kita nggak tahu, kaitannya masalah material, alam, cuaca, dan sebagainya itu kan kami tidak bisa prediksikan,” pungkasnya.
