Enrekangpost.com – SEOUL – Korea Utara tetap diam atas peristiwa yang terjadi di Korea Selatan pada Selasa malam. Presiden Yoon Suk-yeol mengambil keputusan yang mengejutkan dengan memberlakukan darurat militer, namun dibatalkan hanya dalam waktu enam jam. Darurat militer ini memicu pemungutan suara pemakzulan terhadap Yoon dan kepala Partai Kekuatan Rakyat (PPP) miliknya telah menyerukan penangguhan kekuasaan kepresidenannya.
Meskipun terjadi kekacauan politik dan protes di Seoul untuk menuntut Yoon digulingkan, Pyongyang tetap bungkam hingga empat hari kemudian. Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada Selasa malam, namun mencabutnya pada Rabu pagi dengan alasan melindungi negara dari ancaman komunis Korea Utara dan elemen anti-negara yang diduga dilakukan oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP).
Tidak ada perincian yang diberikan oleh Yoon tentang ancaman dari Pyongyang, namun dia menuduh DP melumpuhkan pemerintahan demi pemakzulan dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan. Langkah mengejutkan Yoon untuk memberlakukan darurat militer yang ke-17 sejak tahun 1948 ini terjadi di tengah kekhawatiran akan situasi keamanan di Semenanjung Korea.
Pendahulu Yoon, Moon Jae-in, pernah menyebut situasi di Semenanjung Korea sebagai yang paling berbahaya sejak Perang Korea. Menariknya, ketika mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye digulingkan pada tahun 2016, Pyongyang memberikan reaksi hampir 24 jam kemudian. Namun ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengonfirmasi pemecatan Park pada Maret 2017, Pyongyang tidak memberikan komentar apapun.
