Panel Diskusi tentang Pendanaan Bioenergi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) kembali menggelar diskusi panel dalam rangka agenda strategis Indonesia Energy Outlook 2026. Kali ini, acara bertajuk Financing Bioenergy for Sustainable Growth diadakan di West Java Ballroom, The Westin Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025. Forum ini menjadi ajang pertemuan antara pembuat kebijakan, lembaga pembiayaan, serta pelaku industri untuk membahas tantangan pendanaan di sektor energi hijau.
Wakil Ketua Umum Aspebindo, Jay Aryaputra Singgih, membuka sesi dengan memberikan konteks mengenai tantangan berat yang dihadapi sektor energi nasional. Dalam sambutannya, Jay menyoroti konsep trilema energi yang menuntut keseimbangan presisi.
“Hari ini kita berada di titik krusial di mana kita harus menyeimbangkan tiga hal sekaligus: keamanan pasokan atau energy security, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Bioenergi adalah jawaban paling konkret bagi Indonesia karena bahan bakunya tumbuh di tanah kita sendiri. Namun, kita harus memastikan bahwa transisi ini inklusif. Prinsipnya adalah no one left behind, di mana petani dan masyarakat daerah harus menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton,” tegas Jay Aryaputra Singgih.
Menyambung visi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam pidato kuncinya memperkenalkan gagasan Green Democracy. Sultan menekankan bahwa kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi harus menghadirkan keadilan wilayah.
“Saya menawarkan konsep Green Democracy, sebuah pandangan bahwa kebijakan energi harus menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi daerah. DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance. Kita butuh insentif fiskal khusus agar investor memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan. Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” ujar Sultan.
Sesi diskusi panel kemudian membedah isu teknis pembiayaan dari berbagai perspektif. Direktur Keuangan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), Mirna Wijayanti, memaparkan tantangan biaya modal (cost of capital) yang masih tinggi untuk proyek energi terbarukan dibandingkan energi fosil.
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proyek energi bersih sering dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan, yang berimbas pada tingginya bunga pinjaman. Strategi kami adalah unlocking value melalui perdagangan karbon dan kemitraan strategis global. Kami berupaya mendapatkan pendanaan hijau (green financing) dengan bunga lebih rendah agar keekonomian proyek tetap terjaga dan kompetitif,” jelas Mirna.
Dari sisi pengguna biomassa, Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia, Hokkop Situngkir, menjelaskan langkah agresif PLN dalam mengamankan rantai pasok untuk program co-firing PLTU. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengumpul di level tapak.
“Kami tidak hanya berbicara tentang membakar biomassa di PLTU, tetapi membangun ekosistem. PLN EPI sedang memperbanyak pengembangan sentra-sentra biomassa atau biomass hubs di berbagai daerah. Ini menciptakan sirkular ekonomi kerakyatan. Tantangan kami adalah memastikan pasokan yang kontinu dan standar kualitas yang terjaga dari ribuan pemasok kecil, dan di sinilah kami butuh dukungan pendanaan rantai pasok,” kata Hokkop.
Menanggapi kebutuhan industri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi), Ernest Gunawan, mewakili produsen bahan bakar nabati, menekankan bahwa kepastian regulasi adalah mata uang paling berharga bagi investor.
“Industri biodiesel Indonesia sudah siap dan terbukti mampu mendukung mandatori pemerintah. Namun, untuk ekspansi kapasitas pabrik dan peremajaan teknologi, kami membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang. Investor butuh jaminan bahwa peta jalan atau roadmap bioenergi tidak akan berubah-ubah di tengah jalan, sehingga kami bisa menghitung pengembalian investasi dengan akurat,” tutur Ernest.
Mewakili sektor perbankan, perwakilan dari Divisi Corporate Banking BNI menegaskan kesiapan perbankan himbara dalam mendukung taksonomi hijau dan pembiayaan rantai pasok.
“Perbankan saat ini sudah jauh lebih adaptif. Kami di BNI memiliki kerangka kerja Green Banking yang jelas dan siap memberikan fasilitas pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bagi mitra korporat yang memenuhi kriteria ESG. Kami melihat bioenergi bukan lagi sebagai beban, melainkan portofolio masa depan yang harus kami dukung dengan skema yang pruden namun suportif,” ungkap perwakilan BNI dalam sesi tersebut.
Melengkapi ekosistem pembiayaan, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menutup diskusi dengan solusi pembiayaan untuk level akar rumput melalui koperasi.
“Koperasi adalah agregator yang paling tepat untuk mengorganisir petani dan pemasok biomassa kecil. LPDB hadir dengan dana bergulir yang bunganya sangat kompetitif untuk sektor riil. Kami siap membiayai koperasi-koperasi yang ingin memiliki pabrik pengolahan biomassa sendiri atau menjadi pemasok resmi ke BUMN, sehingga ekonomi rakyat benar-benar bergerak,” pungkas Deva.
Forum yang dipadati ratusan peserta ini menyimpulkan bahwa kunci percepatan bioenergi nasional terletak pada kolaborasi konkret: jaminan regulasi dari pemerintah, dukungan bunga rendah dari perbankan, dan kemitraan erat antara BUMN dengan koperasi.
Seorang penulis berita online yang mengutamakan kecepatan dan ketelitian dalam menyampaikan informasi terkini kepada pembaca. Aktif mengikuti perkembangan isu sosial dan digital. Memiliki hobi membaca artikel sejarah, bersepeda pagi, serta memotret momen sederhana yang menarik. Baginya, proses menulis adalah ruang untuk melihat dunia lebih dekat. Motto hidupnya: "Informasi yang jujur adalah fondasi kepercayaan."
