Masalah Air Bersih di Muara Angke, Jakarta Utara
Di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, masalah air bersih masih menjadi tantangan yang terus menghantui masyarakat. Hingga saat ini, kualitas air tanah maupun air permukaan di wilayah tersebut dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, akses ke jaringan air perpipaan juga belum sepenuhnya tersedia.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mencatat bahwa mutu air di Muara Angke dan wilayah hulunya, seperti aliran sungai dan laut, berada jauh di bawah standar kualitas air baku. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, sejumlah parameter seperti suhu, kekeruhan, TSS (Total Suspended Solids), pH, DO (Dissolved Oxygen), amonia, dan nitrat di Muara Angke tidak sesuai dengan baku mutu.
Menurut Maman Supratman, Ketua Subkelompok Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih—Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta, ada beberapa faktor penyebab kualitas air yang terus merosot. Limbah domestik dan industri yang masuk ke sungai dan muara menjadi salah satu pemicu utama pencemaran. Kepadatan penduduk juga memperburuk kondisi, menyebabkan air tanah tercemar dan menyulitkan pemasangan jaringan perpipaan.
Selain itu, lokasi Muara Angke yang berada di kawasan pesisir membuat air tawar bercampur dengan air laut. Fenomena pasang-surut turut memengaruhi kualitas air tanah, sehingga tidak dapat dijadikan sumber air minum tanpa pengolahan khusus.
Keterbatasan Akses Air Perpipaan
Berdasarkan data PAM Jaya, sekitar 1.700 rumah di RW 22, Kampung Nelayan, berpotensi disambungkan ke jaringan perpipaan. Namun, baru sekitar 200 rumah yang mendaftar. Artinya, sekitar 1.500-an rumah atau 88 persen dari total potensi belum terdaftar sambungan perpipaan.
Karena belum memiliki akses air perpipaan dan kualitas air tanah yang buruk, sebagian besar warga memilih membeli air bersih dari pedagang gerobakan. Namun, pilihan ini membuat biaya kebutuhan air membengkak setiap bulan. Maman mengimbau agar warga Muara Angke segera beralih ke PAM untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, karena air dari PAM Jaya dikontrol secara rutin oleh Dinas SDA, sehingga kualitasnya lebih terjamin dan sesuai baku mutu.
Biaya Tinggi dan Ketergantungan pada Pedagang Gerobakan
Suharto (60), warga sekaligus pedagang udang di TPI Muara Angke, mengaku mengeluarkan biaya besar hanya untuk air bersih. Ia membutuhkan dua gerobak air bersih per hari untuk membersihkan ikan dan lapaknya. Setiap gerobak membawa 20 jeriken berisi 20 liter dengan harga sekitar Rp 2.500 per jeriken.
Warga lainnya, Mulyanto (51), menghabiskan hampir Rp 500.000 per bulan untuk membeli air bersih. Ia terpaksa bergantung dengan air dari pedagang keliling karena belum ada air perpipaan yang masuk ke Muara Angke. Di sisi lain, Mulyanto tak bisa mengandalkan air tanah karena rasanya yang payau dan tak layak dikonsumsi.
PAM Jaya Berjanji Memperluas Jaringan
Saat ini, baru 709 pelanggan PAM Jaya tercatat di seluruh Muara Angke. Baru ada sekitar 200 rumah di Kampung Nelayan yang sudah mendaftar untuk melakukan penyambungan air perpipaan PAM. Gatra Vaganza, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, menyebut pihaknya akan memperluas sambungan perpipaan, termasuk ke TPI Muara Angke yang sangat membutuhkan pasokan air bersih.
PAM Jaya berjanji akan melakukan pemasangan perpipaan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. “PAM JAYA akan memulai pemasangan jaringan di wilayah Muara Angke pada Januari 2026,” kata Gatra. Ia menambahkan, pemasangan jaringan dilakukan untuk mendukung target 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan bagi warga DKI Jakarta.
Tarif Air Perpipaan Lebih Murah
Gatra memastikan biaya air perpipaan jauh lebih terjangkau dibanding air gerobakan. Jika sudah tersambung perpipaan, maka biaya yang dikeluarkan warga untuk air bersih cenderung lebih murah. “Tarif terendah bagi pelanggan PAM JAYA adalah Rp 1.000 per meter kubik, atau setara dengan Rp 1 per liter,” ujarnya.
Dengan standar kebutuhan pokok air sebesar 10 meter kubik per keluarga per bulan, estimasi biaya pelanggan rumah tangga sederhana hanya sekitar Rp 100.000 per bulan. Meski demikian, pembangunan jaringan perpipaan di Muara Angke bukan tanpa hambatan. Kepadatan permukiman membuat proses galian sulit dilakukan dan memperumit perizinan.
Saran dari Pakar Lingkungan
Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai perlu ada solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan jaringan perpipaan rampung. “Jangka pendeknya menyediakan air bersih pakai tangki secara rutin, tidak hanya untuk pencitraan atau mau Pilkada, sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi,” ujarnya.
Mahawan menilai, bantuan air bersih melalui tangki idealnya digratiskan atau disubsidi. Ia juga meminta pemerintah tidak melarang pedagang gerobakan beroperasi, tetapi memastikan kualitas air yang mereka jual aman. Selanjutnya, pemerintah juga diminta untuk melakukan pengolahan air limbah.
“Penggunaan atau pengolahan air limbah jadi dengan IPAL bisa mengurangi limbah yang ada di sekitar situ dan mengurangi pencemaran air tanah,” ucap Mahawan. Solusi jangka panjangnya adalah penataan permukiman agar akses jaringan air bersih lebih mudah dibangun.
