MAKASSAR — Perubahan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian para mitra di Sulawesi Selatan. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang dialog sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Konsolidasi Mitra MBG Wilayah Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel, Jalan Boulevard, Makassar, Sabtu (7/11/2026).
Ketua DPW GAPEMBI Sulawesi Selatan, Nurdin Beta, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan melibatkan pihak-pihak yang selama ini menjalankan program.
“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program. Tetapi ketika ada perubahan juknis yang berdampak langsung terhadap mitra dan relawan, kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak yang selama ini menjalankan program di lapangan,” ujar Nurdin.
Ia mengatakan, mitra MBG selama ini telah menyediakan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program, mulai dari fasilitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga kebutuhan operasional.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan mitra dan tenaga operasional yang menjalankan kegiatan setiap hari.
Dalam konsolidasi tersebut, sejumlah relawan turut menyampaikan keberatan atas dampak juknis terbaru. Mereka mengeluhkan pengurangan jumlah tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga penurunan pendapatan.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu perhatian GAPEMBI Sulsel dalam mendorong evaluasi kebijakan.
Nurdin menilai kebijakan yang baik harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah, mitra, pengelola SPPG, maupun relawan.
“Jangan sampai kebijakan baru justru membuat mitra yang selama ini sudah menyiapkan fasilitas menjadi kesulitan, sementara relawan yang menjadi ujung tombak operasional juga kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kita harus mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak,” tegasnya.
GAPEMBI Sulawesi Selatan mendorong BGN menyelenggarakan forum resmi yang mempertemukan pemerintah, mitra, dan perwakilan relawan untuk membahas implementasi juknis terbaru.
Organisasi tersebut juga akan mengkaji aspek hukum dan hubungan kerja sama yang telah berjalan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepastian bagi mitra dan relawan.
GAPEMBI berharap komunikasi terbuka dapat menjadi jalan penyelesaian sehingga Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
