Konflik di kawasan Teluk saat ini menunjukkan bahwa pasar energi global tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan pasokan, tetapi juga oleh risiko geopolitik. Pembatasan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sejak konflik akhir Februari 2026 menyebabkan kemacetan transportasi laut di jalur tersebut, yang berdampak pada gangguan pasokan energi dan menjadi pemicu gejolak harga minyak dunia.
Bagi Indonesia, tekanan ekonomi seperti ini biasanya datang melalui dua saluran utama, yaitu harga minyak dan nilai tukar. Ketika risiko global meningkat, harga minyak cenderung naik; sementara dolar AS cenderung menguat, sehingga menekan rupiah. Hal ini memperbesar biaya impor energi dan memberatkan kebijakan energi domestik. Dampaknya tidak hanya terasa pada harga bahan bakar di SPBU, tetapi juga pada subsidi dan kompensasi energi, biaya logistik, inflasi, hingga ekspektasi pasar terhadap ketahanan fiskal.
Dalam konteks ini, penting dicatat bahwa pemerintah tidak tinggal diam. APBN menjalankan peran sebagai shock absorber dengan berbagai cara, termasuk subsidi belanja kegiatan. Pemerintah meluncurkan paket “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons awal untuk efisiensi energi dan penyesuaian pola kerja. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pemangkasan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, serta strategi efektif lainnya.
Langkah-langkah respons tersebut relevan karena APBN 2026 sangat sensitif terhadap perubahan ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) dan nilai tukar. Nota Keuangan RAPBN 2026 mencantumkan analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Setiap kenaikan ICP 1 dolar AS per barel diperkirakan menambah pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, tetapi juga meningkatkan belanja sekitar Rp10,3 triliun, sehingga defisit berpotensi melebar sekitar Rp6,8 triliun. Di sisi lain, setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS diperkirakan menambah defisit sekitar Rp0,8 triliun.
Angka-angka ini bukan sekadar data statistik, tetapi juga digunakan untuk forecasting seberapa cepat ruang fiskal menyempit ketika guncangan terjadi. Jika ICP bergerak 20 dolar di atas asumsi dan rupiah melemah 500 rupiah dari proyeksi, tekanan defisit dapat meningkat signifikan, sehingga pemerintah harus melakukan realokasi belanja, menambah pembiayaan, atau memperluas langkah efisiensi agar program prioritas tetap berjalan.
Tantangan berikutnya adalah kebijakan yang disiplin fiskal, dengan batas defisit maksimal 3 persen terhadap PDB sesuai UU Keuangan Negara. Dalam situasi normal, batas ini mendorong kehati-hatian. Namun, saat guncangan minyak dan kurs datang bersamaan, batas yang sama menuntut respons kebijakan yang lebih presisi, bukan reaktif.
Oleh karena itu, pelajaran utama dari episode ini adalah perlunya paket respons yang menyatukan perlindungan sosial, stabilitas harga, dan disiplin fiskal dalam satu tarikan napas. Pemerintah, misalnya, menyatakan bahwa penahanan harga BBM bersubsidi dapat ditopang oleh bantalan fiskal seperti SAL, PNBP energi, dan pemangkasan belanja kementerian dan lembaga. Narasi ini menunjukkan bahwa strategi menjaga daya beli tidak berdiri sendiri, tetapi terkait langsung dengan strategi efisiensi dan manajemen kas negara.
Dalam kondisi ini, diperlukan beberapa langkah strategi yang diharapkan mampu menjaga perekonomian jangka pendek (menahan guncangan) dan jangka menengah (memperkecil kerentanan struktural).
Pertama, efisiensi belanja perlu diarahkan pada pos yang paling kurang produktif, terutama belanja operasional dan aktivitas yang manfaat ekonominya kecil dibanding biayanya, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang bisa didigitalisasi. Paket transformasi budaya kerja yang memangkas perjalanan dinas dan mengatur mobilitas adalah sinyal awal yang tepat, tetapi perlu dikawal agar efisiensi benar-benar terjadi dan tidak berpindah bentuk menjadi pos lain.
Kedua, penajaman subsidi dan kompensasi energi perlu terus diperkuat agar perlindungan tepat sasaran dan tidak menggerus ruang belanja produktif. Nota Keuangan RAPBN 2026 menempatkan ketepatan sasaran bantuan sebagai isu penting, dan prinsip itu relevan pula untuk kebijakan energi ketika volatilitas harga meningkat.
Ketiga, komunikasi kebijakan harus disiplin dan konsisten untuk mencegah panic buying dan volatilitas ekspektasi publik. Kasus isu kenaikan harga 1 April menunjukkan bagaimana informasi yang tidak terkendali dapat langsung mengganggu ketertiban pasar ritel energi dan menimbulkan biaya sosial.
Keempat, Indonesia perlu mengurangi kerentanan fiskal yang bersumber dari ketergantungan impor energi. Banyak analisis menekankan bahwa kenaikan harga minyak cenderung lebih cepat memperbesar belanja dibanding pendapatan, sehingga Indonesia tetap dirugikan secara fiskal ketika harga minyak melonjak. Karena itu, kebijakan efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM impor menjadi kebijakan fiskal terselubung yang memperkecil “tagihan” APBN saat guncangan terjadi. Lebih panjang, rencana yang dapat disiapkan adalah dengan meningkatkan produksi BBM dalam negeri kita sendiri.
Kelima, efisiensi belanja yang dilakukan saat krisis seharusnya tidak berhenti sebagai respons temporer. Ia perlu menjadi pembelajaran kelembagaan dalam penyusunan APBN ke depan: belanja dirancang lebih efektif dan efisien, dengan indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi yang ketat terhadap program yang kurang produktif. Banyak kajian juga menyebut efisiensi belanja operasional yang kurang produktif sebagai salah satu kunci menjaga ketahanan APBN dalam periode harga minyak tinggi.
Analisis sensitivitas menjadi alarm, sementara batas defisit memaksa disiplin atas APBN Indonesia Tahun 2026 yang diuji ketahanannya oleh risiko dari eksternal. Menjaga keseimbangan dengan melindungi daya beli dan kesinambungan program prioritas tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal akan dapat terwujud melalui upaya presisi yang menggabungkan pengendalian belanja kurang produktif, penajaman subsidi, serta strategi pembiayaan dan komunikasi kebijakan yang solid. Dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan upaya menjaga ketahanan APBN seperti menghindari panic buying dan mewujudkan skala prioritas pengelolaan keuangan. Keberhasilan melalui uji ketahanan APBN 2026 pada akhirnya akan menjadi benchmark pengelolaan APBN di periode selanjutnya.
