Dampak Kenaikan Harga Minyak Mentah Akibat Konflik Geopolitik
Kenaikan harga minyak mentah global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memicu gejolak di pasar energi dunia. Harga resmi minyak mentah Oman melampaui angka 100 dolar AS per barel pada Jumat (6/3/2026), mencapai 100,31 dolar AS per barel untuk pengiriman Mei. Dalam laporan yang dirilis, harga minyak mentah Oman naik 5,84 dolar AS dibandingkan dengan harga pada Kamis sebesar 94,47 dolar AS per barel. Harga rata-rata bulanan minyak mentah Oman untuk pengiriman Maret berada di level 62,17 dolar AS per barel atau naik 0,08 dolar AS per barel dibandingkan dengan harga rata-rata pengiriman Februari.
Senior Vice President sekaligus Head of Geopolitical Analysis Rystad Energy, Jorge Leon, menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz dan eskalasi konflik di Iran berpotensi langsung berdampak pada harga minyak global. “Pada awal perdagangan 2 Maret, harga minyak mentah Brent diperkirakan melonjak sekitar 20 dolar AS per barel seiring meningkatnya premi risiko di pasar,” ujar Leon. Menurut Leon, Iran membalas serangan dengan skala yang jauh lebih agresif dibandingkan sebelumnya, termasuk menargetkan pangkalan militer AS di kawasan serta sekutu negara-negara Teluk. “Ini menandai perluasan konflik secara struktural, bukan lagi sekadar serangan simbolik,” katanya.
Dampak paling nyata terhadap pasar minyak adalah terhentinya lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz. Sekitar 15 juta barel per hari (bph) minyak mentah, setara hampir 30 persen perdagangan minyak laut global, melintasi jalur tersebut. Jika gangguan berlanjut, sekitar delapan hingga 10 juta barel per hari pasokan minyak global berpotensi hilang dari pasar, meski sebagian dapat dialihkan melalui jalur alternatif.
Arab Saudi memiliki pipa East-West menuju Laut Merah dengan kapasitas sekitar lima juta bph. Uni Emirat Arab juga dapat memanfaatkan pipa Abu Dhabi berkapasitas sekitar 1,5 juta bph. Namun, kapasitas tersebut dinilai belum cukup untuk sepenuhnya menggantikan volume yang biasanya melewati Selat Hormuz. “Apakah selat itu ditutup secara fisik atau secara fungsional dihindari karena risiko tinggi, dampaknya terhadap arus minyak pada dasarnya sama,” jelas Leon.
Harga minyak dunia tembus 92 dolar AS per barel. Kontrak berjangka minyak mentah Brent juga dilaporkan naik 8,38 persen menjadi 92,57 dolar AS per barel. Sementara itu, kontrak berjangka West Texas Intermediate naik lebih dari 11 persen menjadi 90,02 dolar AS per barel. Harga melonjak setelah presiden AS menulis di platform Truth Social tidak akan ada “kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat”. Konflik AS-Iran telah mengganggu produksi minyak dan gas serta menghentikan pengiriman di jalur pelayaran penting, Selat Hormuz. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap ekonomi global.
Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi pada Jumat memperingatkan eksportir di kawasan Teluk mungkin harus menangguhkan produksi. Ia mengatakan pemulihan pengiriman setelah serangan drone Iran dapat memerlukan waktu “minggu hingga bulan”. Ia juga mengatakan kepada Financial Times perang di Timur Tengah dapat “menjatuhkan perekonomian dunia”.
Kenaikan tajam ini terjadi setelah harga minyak sempat turun pada awal sesi. Penurunan itu menyusul laporan bahwa pemerintahan Trump mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk membantu mengatasi lonjakan harga baru-baru ini. Matt Britzman, analis ekuitas senior di Hargreaves Lansdown, sebelumnya mengatakan langkah-langkah yang sedang dibahas meliputi pelepasan minyak mentah dari cadangan darurat AS, pemberian pengecualian pada persyaratan pencampuran bahan bakar, hingga kemungkinan Departemen Keuangan AS memperdagangkan kontrak berjangka minyak. AS juga mengeluarkan pengecualian selama 30 hari bagi India untuk membeli minyak Rusia pada Kamis malam.
Namun, Britzman memperingatkan kemungkinan dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian global. “Kenaikan harga cenderung langsung berdampak pada konsumen melalui kenaikan biaya BBM (Bahan Bakar Minyak), yang pada gilirannya berisiko memicu kembali tekanan inflasi ketika bank sentral berharap adanya sedikit keringanan,” katanya.
Pemerintah Buka Opsi Penyesuaian Harga BBM
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah membuka kemungkinan menyesuaikan harga BBM jika kenaikan harga minyak membuat beban subsidi energi semakin berat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga minyak terhadap defisit APBN. Dalam perhitungan tersebut, jika harga minyak rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel selama setahun, defisit anggaran berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel dan kita tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 persen dari PDB,” kata Purbaya saat berbincang dengan wartawan dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. Karena itu, lonjakan harga yang jauh di atas asumsi tersebut dapat menambah tekanan pada belanja negara, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah akan menyiapkan berbagai langkah penyesuaian agar defisit tetap terjaga di bawah batas yang ditetapkan. “Biasanya kita melakukan langkah-langkah penyesuaian supaya defisit tetap bisa dijaga di bawah 3 persen,” ujarnya. Menurut Purbaya, lonjakan harga minyak bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan pada masa lalu harga minyak dunia bahkan pernah menembus 150 dolar AS per barel. “Kita pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Ekonominya tidak jatuh, hanya agak melambat. Jadi kita punya pengalaman mengatasi situasi seperti itu,” kata dia.
Namun, jika tekanan terhadap fiskal berlangsung lama dan anggaran negara tidak lagi mampu menanggung beban subsidi, pemerintah bisa mempertimbangkan penyesuaian harga BBM. “Kalau anggarannya tidak kuat, tidak ada jalan lain, kita harus berbagi beban dengan masyarakat. Artinya bisa saja ada kenaikan BBM kalau harga minyak terlalu tinggi,” ujar Purbaya.
Selain penyesuaian harga energi, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Salah satunya dengan mengevaluasi belanja negara yang dinilai tidak langsung mendukung program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tetap dijalankan dari sisi penyediaan makanan. Namun, pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program tersebut akan ditinjau kembali. “MBG itu program yang baik, tapi kita akan cegah belanja yang tidak langsung mendukung penyediaan makanan,” kata Purbaya.
Pemerintah juga membuka opsi menunda sebagian proyek kementerian dan lembaga yang tidak mendesak agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
PKS Minta Pemerintah tak Naikan Harga BBM
Merespons lonjakan harga minyak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka rencana penyesuaian kebijakan fiskal di tengah melonjaknya harga minyak global. Menurut dia, pemerintah seharusnya menghindari opsi menaikkan harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite. “Secara kreatif pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien, selain mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, nikel, dan lain-lain,” kata Mulyanto, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih luas. “Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat. Karenanya harus dihindari pemerintah,” katanya. Menurut Mulyanto, kenaikan harga BBM akan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, harga pangan, hingga biaya produksi berbagai sektor ekonomi. Dampak berantai tersebut pada akhirnya akan semakin membebani masyarakat luas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang dinilai tidak prioritas. Pemerintah juga diminta meninjau kembali program-program yang dinilai menekan APBN serta menjadwalkan ulang proyek-proyek yang kurang mendesak. Langkah tersebut, menurut dia, dapat membuka ruang fiskal tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan harga energi. Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan efisiensi belanja negara serta mengoptimalkan kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi.
Ia menambahkan pemerintah perlu menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dan transparan. Publik, menurutnya, berhak mengetahui simulasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN, termasuk program belanja apa saja yang akan direvisi. “Publik berhak mengetahui simulasi dampak harga minyak terhadap APBN serta daftar program belanja yang akan direvisi. Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas fiskal dijaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat,” katanya.
Pertamina: Stok BBM Tak Habis dalam 21 Hari
PT Pertamina (Persero) menjaga pasokan energi nasional, melalui berbagai langkah penguatan (build-up) pasokan energi seperti BBM dan LPG. Sesuai dengan aturan pemerintah, Pertamina telah mengamankan cadangan energi nasional di atas level minimum, yakni berkisar 21–23 hari. Bahkan, pada produk tertentu cadangannya mencapai hingga 35 hari. Namun setelah 21–23 hari, bukan berarti cadangan BBM habis total, Pertamina mempertahankan cadangan di level aman dengan terus melakukan penambahan pasokan.
“Acuan cadangan pemerintah menjadi ambang batas pengamanan yang harus selalu dipertahankan. Selama distribusi dan suplai berjalan normal, stok terus mengalami pergerakan sehingga Pertamina terus menjaga cadangan di atas level minimum. Ini menjadi langkah mitigasi risiko dan bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Baron menyampaikan monitoring pasokan dilakukan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, sistem pengawasan dan pengendalian pasokan energi Pertamina yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia mengatakan Pertamina Digital Hub juga menjadi salah satu strategi Pertamina untuk menjaga level cadangan energi agar secara konsisten tersedia setiap waktu. “Pada sektor hulu, operasional dipastikan berjalan sesuai standar sehingga target operasional dari masing-masing entitas dapat terjaga,” lanjut Baron.
Sementara itu, pada sektor hilir, Pertamina mampu memonitor pergerakan kapal yang membawa produk ataupun minyak mentah serta proyeksi kedatangan pengadaan produk atau minyak mentah tersebut untuk kemudian diolah di enam kilang Pertamina. Optimalisasi operasional kilang dalam negeri terus dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional. Ia mengatakan penggunaan teknologi juga memudahkan Pertamina dalam memonitor ketersediaan produk di outlet penjualan, seperti BBM di SPBU. Baron menyampaikan Pertamina mampu memonitor awak mobil tangki dalam proses distribusi ke SPBU hingga memantau jumlah stok di masing-masing SPBU.
“Melalui satu dashboard terpadu, Pertamina dapat mengidentifikasi pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih dini apabila terjadi peningkatan permintaan, kondisi cuaca ekstrem, maupun dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi,” tegas Baron.
