Pengalaman Jemaah Umrah Indonesia di Mekkah Saat Konflik Iran vs AS-Israel
dr. Ardi Santoso, SpA, M.Kes, seorang dokter spesialis anak yang juga menjadi jemaah umrah asal Indonesia, menceritakan pengalamannya menjalankan ibadah umrah di Mekkah saat terjadi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Ia mengungkapkan bahwa perjalanannya ke Mekkah berjalan lancar tanpa ada penutupan wilayah udara atau penundaan penerbangan.
Perjalanan yang Lancar dan Aman
dr Ardi memulai perjalanan ibadah umrahnya pada hari Sabtu, 28 Februari 2026, menggunakan maskapai Oman Air. Meskipun pada tanggal tersebut adalah awal pecahnya konflik antara Iran, AS, dan Israel, ia tidak mengalami kendala teknis dalam perjalanannya ke Tanah Suci.
“Alhamdulillah perjalanan berjalan lancar. Tidak ada penutupan wilayah udara, tidak ada penundaan penerbangan, dan proses transit juga normal.”
Ia menegaskan bahwa secara operasional, perjalanan tetap aman dan tertib. Sebagai seorang dokter dan warga negara, ia memantau situasi global, namun secara langsung, tidak ada gangguan yang dialaminya selama perjalanan.
Ibadah Umrah Berjalan Normal
Setelah tiba di Mekkah, dr Ardi menyebut bahwa suasana ibadah umrah di sana masih berjalan dengan normal. Masjidil Haram tetap ramai oleh umat Muslim yang ingin melaksanakan umrah, khususnya di bulan suci Ramadan.
“Di Mekkah, suasana ibadah berjalan normal. Masjidil Haram tetap ramai, tertib, dan penuh kekhusyukan,” ujarnya.
Meski terjadi konflik geopolitik antara Iran, AS, dan Israel, dr Ardi menyatakan bahwa hal ini tidak mengganggu pelaksanaan ibadah umrah. Para jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, masih dapat menjalankan ibadah seperti biasa.
Kewaspadaan dari KJRI
Sampai saat ini, dr Ardi belum menerima imbauan khusus darurat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah terkait keamanan jemaah umrah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa imbauan yang diterimanya bersifat kewaspadaan umum dan mengikuti perkembangan situasi geopolitik.
“Dan itu wajar. Dalam kondisi global yang dinamis, kewaspadaan memang harus ditingkatkan, tanpa perlu panik,” tambahnya.
Pemulangan Jemaah Umrah Secara Bertahap
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan proses kepulangan jemaah umrah tetap berjalan secara bertahap dan terkendali di tengah meningkatnya situasi keamanan di Timur Tengah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Indonesia dengan aman dalam kurun waktu dua hari terakhir.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, merinci bahwa kepulangan massal tersebut terbagi dalam dua gelombang besar. Pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebanyak 4.200 jemaah tiba menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu, 1 Maret 2026, menyusul 2.047 jemaah yang mendarat dengan 5 penerbangan.
“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Minggu (2/3/2026).
Nasib 43 Ribu Calon Jemaah Umrah
Selain fokus pada pemulangan, pemerintah kini tengah memantau ketat rencana keberangkatan 43.363 calon jemaah umrah yang terdaftar di 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Puluhan ribu jemaah ini awalnya dijadwalkan berangkat sebelum memasuki musim haji pada 18 April 2026.
Mengingat dinamika penerbangan dan keamanan di kawasan transit maupun Arab Saudi, Kemenhaj memberikan instruksi tegas kepada seluruh biro perjalanan.
“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegas Ichsan.
Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik. “Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” lanjutnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga telah menyiagakan jalur komunikasi darurat melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jemaah yang mengalami kendala hukum atau situasi darurat di negara transit maupun Arab Saudi diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.
