Dampak Perang di Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
Perang antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat situasi ini, seperti potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kenaikan harga bahan pokok.
Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa memanasnya tensi di Timur Tengah akibat serangan Israel-AS ke Iran telah memicu kenaikan harga energi. Ia menyebutkan bahwa harga minyak Brent sudah mencapai US$ 73 per barel, naik dari US$ 65 per barel di awal Februari. “Harga minyak global bisa jadi menyentuh US$ 120 per barel, sama seperti ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina,” ujarnya.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga minyak adalah penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis bagi perdagangan energi dan barang global. Penutupan jalur ini dapat mengurangi pasokan minyak secara signifikan karena sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global melewati jalur tersebut. “Berkurangnya pasokan minyak otomatis menaikkan harga minyak mentah dunia,” kata Nailul.
Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berdampak pada arus kapal dagang yang membawa barang dan komoditas. Hal ini dapat mengganggu kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia dalam waktu dekat. Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab. Jika jalur tersebut terganggu, arus perdagangan yang melewati Terusan Suez dan Mesir terancam tersendat. Kapal-kapal terpaksa memutar lewat Afrika, memicu kenaikan ongkos logistik global dan harga barang.
Nailul mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak akan membebani fiskal Indonesia. Kenaikan harga minyak mentah dan barang impor akan memperbesar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). “Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM,” katanya. Ia pesimistis dengan kemampuan pemerintah untuk mengandalkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian global. Opsi penambahan utang dinilai tidak mudah mengingat lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P sebelumnya menyoroti kualitas pengelolaan fiskal Indonesia.
Selain itu, kenaikan harga energi akan mendorong biaya freight dan premi asuransi yang dampaknya akan dirasakan oleh pelaku usaha berorientasi ekspor maupun yang bergantung pada bahan baku impor. “Harga impor akan naik dan bisa menyebabkan imported inflation,” ujar Nailul.
Dampak pada Biaya Operasional Transportasi
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menambahkan bahwa kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat. Ia menjelaskan bahwa dengan porsi BBM mencapai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut.
“Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35 persen sampai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5 persen sampai 4 persen,” tutur Setijadi. Ia menambahkan, bila solar naik 20 persen, ongkos truk berpotensi terdongkrak 7 persen sampai 8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5 persen sampai 12 persen.
Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat. Dengan struktur tersebut, kenaikan ongkos truk 7 persen sampai 8 persen saja dapat mengerek harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen. Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen bisa mendorong harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Dampak pada Rute Perdagangan dan Biaya Logistik
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. “Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya,” ujar Shinta.
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik. Ia mencatat risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik. Di saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut.
Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut. Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat dalam waktu relatif singkat.
“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas, ke kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika karena eskalasi konflik ini,” paparnya.
Shinta menyebut, dampak dari kondisi tersebut akan mulai terasa dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. “Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga dua, tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi,” beber Shinta.
